Jl. Letjen Yusuf Singadekane No. 1 Muara Baru Kayuagung

Indonesian English

Apa yang dimaksud dengan Daftar Negatif Investasi (DNI)?

 

Dalam upaya meningkatkan penanaman modal di Indonesia dan persiapan menghadapi ASEAN Economic Community (AEC), Pemerintah Indonesia memperbaiki ketentuan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (Daftar Negatif Investasi/DNI).

 

Perbaikan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2016. Peraturan baru menggantikan peraturan lama, Perpres No. 39 Tahun 2014.

 

Perpres ini membagi tiga kelompok bidang usaha, yaitu:

1. Bidang usaha yang tertutup;

2. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, bidang usaha yang dicadangkan atau

    kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;

3. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

 

TERBUKA

 

TERBUKA DENGAN SYARAT

 

TERTUTUP

 

 

 

 

 

Investasi asing tanpa ketentuan khusus.

    

 

Bidang usaha terbuka dengan persyaratan, bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, dan bidang usaha yang yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modal, lokasi tertentu dan perizinan khusus;

   

Larangan untuk melakukan usaha dalam bentuk apapun, termasuk melakukan berbagai kegiatan investasi.

 

Untuk mengunduh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, silahkan klik di sini.

 

About

Memberikan Layanan Kepada Masyarakat Secara Profesional dan Mendorong Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

Berita Nasional

BKPM: Potensi investasi kelautan capai US 1,2 triliun

Kontak

Email: bppm.kab.oki@gmail.com

 Phone: 0712-322869 Fax: 0712-322869

Mobile: 0822 8002 1102 ( SMS Pengaduan )